Pada era digital yang semakin maju, pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan e-learning wajib 2026 sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, memastikan setiap siswa dari Sabang hingga Merauke dapat mengakses pendidikan berkualitas. Namun, di balik ambisi ini, muncul kontroversi besar: bagaimana daerah tertinggal yang masih kesulitan akses internet bisa mengikuti? Sementara inovasi e-learning menjanjikan kemajuan, ketidaksetaraan infrastruktur digital justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan. Artikel ini akan membahas secara mendalam kebijakan pendidikan digital Indonesia, termasuk pro dan kontra, untuk membantu orang tua dan pendidik memahami implikasinya.
Latar Belakang Kebijakan E-Learning Wajib 2026
Kebijakan e-learning wajib 2026 lahir dari visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis teknologi. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), program ini merupakan kelanjutan dari Kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan sejak 2022. Pada 2026, e-learning akan menjadi komponen wajib di semua tingkat pendidikan, termasuk SD hingga SMA, dengan integrasi platform digital seperti Google Classroom, Moodle, dan aplikasi lokal seperti Ruangguru atau Zenius.
Reformasi ini didorong oleh pengalaman pandemi COVID-19, di mana pembelajaran daring terbukti efektif di perkotaan tetapi menimbulkan masalah di pedesaan. Pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 2026 sebesar Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan, dengan fokus pada digitalisasi pembelajaran. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan menekankan distribusi perangkat seperti Interactive Flat Panel (IFP) ke 288 ribu unit sekolah, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Namun, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di kabupaten tertinggal baru mencapai 82,6% pada 2024, dengan kualitas koneksi yang sering tidak stabil. Ini menjadi akar kontroversi akses internet sekolah, di mana kebijakan pendidikan digital Indonesia dianggap terlalu ambisius tanpa dukungan infrastruktur yang merata.
Inovasi E-Learning Terbaru di Indonesia
Di sisi positif, inovasi e-learning terbaru membawa angin segar bagi pendidikan Indonesia. Platform berbasis AI seperti yang dikembangkan Coursera dan lokal seperti Eudeka menawarkan pembelajaran personalisasi, di mana konten disesuaikan dengan kecepatan dan minat siswa. Misalnya, Transformasi Deep Learning 2026 mengintegrasikan coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran pilihan di SD, mempersiapkan generasi muda untuk era industri 4.0.
Pembelajaran mikro, di mana materi dibagi menjadi modul singkat, menjadi tren utama. Ini memungkinkan siswa di daerah urban belajar fleksibel, anytime-anywhere, dengan fitur interaktif seperti video pop-up question dan gamification. Universitas Indonesia melalui E-Learning Awards FKUI 2025 bahkan mempromosikan pengembangan Massive Open Online Courses (MOOC) yang terintegrasi dengan kurikulum nasional.
Bagi orang tua usia 30-50 tahun, inovasi ini berarti anak-anak mereka bisa mengakses sumber belajar global tanpa batas. Sebuah studi dari Tanoto Foundation menunjukkan bahwa digital solutions meningkatkan kualitas guru hingga 30%, dengan alat seperti AI untuk evaluasi siswa. Namun, apakah inovasi ini bisa dinikmati oleh semua? Di sinilah kontroversi muncul.
Tantangan Akses Internet di Daerah Tertinggal
Sementara inovasi berkembang pesat, kontroversi akses internet sekolah menjadi sorotan utama. Di daerah pedesaan dan 3T, akses internet masih menjadi mimpi. Data Kominfo menyatakan bahwa 24.000 desa belum tersentuh layanan internet pada 2025, dengan 60 juta warga belum terkoneksi. Di Papua, misalnya, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) hanya 3,33, jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai 7,31.
Kendala utama adalah infrastruktur: jaringan seluler tidak stabil, biaya kuota mahal, dan kurangnya perangkat. Survei APJII menunjukkan bahwa hanya 30,5% penduduk pedesaan memiliki akses internet berkualitas, dibandingkan 69,5% di perkotaan. Ini berdampak langsung pada dampak pendidikan online daerah, di mana siswa sering kehilangan pelajaran karena sinyal hilang.
Orang tua di pinggiran kota khawatir: bagaimana anak mereka bisa bersaing jika e-learning wajib tanpa dukungan? Seorang guru di Sulawesi Tengah pernah berbagi, “Pembelajaran daring di wilayah terpencil sering terganggu sinyal, membuat siswa malas belajar.” Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi hak dasar pendidikan yang terancam.
Dampak Pendidikan Online di Daerah Pedesaan
Dampak pendidikan online daerah pedesaan sangat nyata. Studi selama pandemi menunjukkan learning loss signifikan: siswa di desa mengalami penurunan prestasi hingga 20% karena keterbatasan akses. Di Desa Cisereh, misalnya, siswa SD kesulitan mengikuti daring karena kurangnya gadget, menyebabkan motivasi belajar merosot.
Lebih lanjut, ketidaksetaraan ini memperburuk kesenjangan sosial. Anak keluarga miskin di Majene sering absen dari kelas virtual karena biaya kuota, sementara di kota, siswa bisa mengakses konten premium. Reformasi kurikulum 2026 yang menambahkan AI dan coding justru bisa menjadi beban jika infrastruktur tak siap.
Namun, ada sisi positif: di beberapa desa dengan internet satelit seperti dari proyek Komdigi, pembelajaran daring meningkatkan akses informasi. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menargetkan kecepatan internet 100 Mbps dalam tiga tahun, tapi realisasi di 3T masih lambat.
Perdebatan: Inovasi vs Ketidaksetaraan
Kontroversi utama adalah benturan antara inovasi e-learning terbaru dan ketidaksetaraan akses. Pendukung kebijakan, seperti Menteri Abdul Mu’ti, berargumen bahwa e-learning wajib 2026 akan mempercepat pemerataan mutu pendidikan. “Digitalisasi adalah kunci untuk pendidikan bermutu untuk semua,” katanya dalam rakor 2026.
Di sisi lain, kritikus seperti JPPI dan P2G menilai kebijakan ini melemahkan komitmen konstitusi. Pernyataan Sri Mulyani tentang anggaran pendidikan memicu perdebatan: apakah 20% APBN cukup untuk infrastruktur? Di daerah tertinggal, e-learning bisa memperlebar jurang, bukan menjembatani.
Bagi target pembaca—orang tua dan pendidik di pedesaan—ini soal kualitas pendidikan anak. Inovasi bagus, tapi tanpa akses, reformasi kurikulum 2026 hanyalah mimpi. Solusi hybrid, seperti blended learning, bisa menjadi jalan tengah.
Solusi dan Rekomendasi untuk Masa Depan
Untuk mengatasi kontroversi, pemerintah perlu langkah konkret. Pertama, percepat pembangunan infrastruktur: targetkan 2.500 desa blankspot dapat internet pada 2026 melalui kerjasama Komdigi dan Kemendes PDT. Kedua, subsidi kuota dan perangkat untuk siswa miskin, seperti ekspansi Program Indonesia Pintar.
Ketiga, pelatihan guru: banyak pendidik di pedesaan belum mahir digital. Program seperti School of Community Networks bisa membantu. Keempat, evaluasi berkala: libatkan orang tua dalam feedback untuk memastikan kebijakan inklusif.
Bagi orang tua, manfaatkan sumber gratis seperti YouTube Edu atau aplikasi offline. Ini bisa mengurangi dampak negatif sambil menunggu infrastruktur matang.
Kesimpulan
E-learning wajib 2026 adalah langkah berani dalam kebijakan pendidikan digital Indonesia, tapi kontroversi antara akses internet daerah tertinggal dan inovasi pendidikan tak bisa diabaikan. Jika ditangani dengan baik, ini bisa menjadi katalisator reformasi. Namun, tanpa pemerataan, risikonya adalah ketidaksetaraan yang lebih dalam. Orang tua dan pendidik, mari awasi dan ikut serta dalam diskusi ini demi masa depan anak-anak kita.
